Jokowi-JK Diminta Tolak Pelaku Pelanggaran HAM Masuk Kabinet

AKTIVIS meminta pemerintahan Jokowi-JK membentuk komite penyelesaian pelanggaran HAM yang berat. Terutama, kasus yang laporannya tak ditindaklanjuti aparat penegak hukum. berita selengkapnya